DARIMANA DANANYA PEJABAT ITU PERGI KE JEPANG

NETIZENTILANG.COM – Persatuan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor(PSMKB) berpendapat sertifikat uji kompetensi tidak perlu diadakan, sebab setiap sekolah mengemudi sudah memberikan bimbingan dan uji ketrampilan oleh instruktur. Manakala peserta sudah dianggap layak dan memadai dalam mengemudi, baru diikutkan ujian SIM. “Kan teori dan praktik yang dilakukan Polri itu udah uji ketrampilan,” tambah Alvin, Rabu(3/1).

Kabar tentang kewajiban pengemudi kendaraan wajib mempunyai sertifikat uji kompetensi (ketrampilan) mengemudi, membuat kekhawatiran tersendiri pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi). Dipastikan biaya membengkak. Hal itu sesuai keluhan masyarakat di Purwakarta yang sudah memberlakukan uji kompetisi.

Kabarnya, uji kopetensi juga hendak diberlakukan di Satpas SIM Direktorat Lalu Lintas Polda Metro jaya. Sejumlah pemohon SIM menyatakan keberatan dengan adanya rencana tersebut. diserahkan kepada swasta. Sebagaimana yang sudah diberlakukan di Polres Purwakarta dan Bogor, Jawa Barat.

Diperoleh kabar, pihak ketiga tersebut sudah melakukan pendekatan dengan dengan sejumlah pejabat di Ditlantas Polda Metro Jaya dengan mengajak jalan jalan ke Jepang untuk melakukan studi banding. Padahal kepolisian Indonesia berkiblat ke Belanda soal Traffic Police. Lalu, dengan anggaran siapa melancong ke negara sakura itu?

Pimpinan kepolisian wajib menelusuri siapa-siapa pejabat lalulintas yang ikut rombongan ke Jepang? Kabar adanya pejabat yang melancong ke Jepang ketika dikonfirmasi ke Dirlantas Polda Metro Jaya lewat HP nya 08124763xxxx belum ada jawaban. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis ketika dikonfirmasi lewat WA menjawab akan menanyakan hal tersebut ke dirlantas. “Nanti saya cek ke Dirlantas dulu ya,” katanya.

Sementata Kasi SIM Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar yang dikonfirmasi www.beritabuana.co meminta untuk melihat aturan Hukum keterkaitan Diklat Mengemudi dengan penerbitan SIM.

Dijelaskannya, sesuai pasal 77 ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 ttg LLAJ yaitu ” untuk mendapatkan SIM ,calon pengemudi harus memiliki *kompetensi mengemudi* yang dapat diperoleh melalui *pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri* ” sehingga *tidak ada kewajiban* bagi pemohon SIM mengikuti Diklat mengemudi *kecuali untuk mendapatkan SIM Ranmor Umum*.

Untuk calon Pengemudi Ranmor Umum , tambahnya diwajibkan mengikuti Diklat Pengemudi Angkutan Umum ( sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009 ttg LLAJ)

Dalam hal itu semua, jelas Fahri, peran Polri terhadap Diklat Mengemudi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Rekomendasi Teknis kepada Diklat Mengemudi terhadap :
– kesanggupan memiliki atau menguasai lapangan yang memenuhi persyaratan untuk praktek mengemudikan kendaraan bermotor
– kesanggupan untuk mempekerjakan instruktur yang memiliki kualifikasi
( pasal 8 ayat 2 Kepmenhub Nomor : KM.36 tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor )

2. Koordinator Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi yang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Kemenhub,Kemendikbud,Pemprov dan Pemkab/Pemkota ( sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan ).

Untuk diketahui, sejauh ini, biaya yang harus dikeluarkan pemohon SIM A sekitar Rp 170.000. Rinciannya, Rp 120 ribu untuk Regristasi dan Identifikasi, Kesehatan yang dimasukkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah uji simulator Rp 50 ribu. Sedangkan untuk perpanjangan, sebesar Rp 80.000 (PNBP) dan Rp 50.000 untuk biaya uji simulator.

Meski demikian, tak jarang diwajibkan adanya persyaratan untuk melampirkan bukti uji kesehatan, uji psikologi dan sertifikat pelatihan atau pendidikan mengemudi dari lembaga yang terakreditasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *