Menteri Susi: Pemerintah Akan Bangun Konglomerasi Pribumi

Rabu, 18 Januari 2017 | 23:05 WIB

Menteri Susi: Pemerintah Akan Bangun Konglomerasi Pribumi

Penghargaan gelar Doctor HC Susi Pudjiastuti dari UNDIP (Komunika Online)

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan afirmatif yang diarahkan pada program pembangunan konglomerasi pribumi yang selama ini dinilai tertinggal jauh dari pengusaha non pribumi.

Ia mengatakan kebijakan itu bentuk komitmen pemerintah mendorong perkembangan pengusaha dalam negeri atau pribumi. Terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bidang kelautan dan perikanan.

Baca : Susi: Kapal Malaysia Curi Ikan, Apa Itu Rekreasi?

Menurut Susi, kebijakan afirmatif atau keberpihakan kepada pribumi dilakukan agar memberi kekuatan bagi pengusaha lokal. Sebab, pribumi belum siap bertarung dengan nonpribumi.

“Sekarang pemerintah akan menggulirkan program membangun konglomerasi pribumi, membangun perusahaan pribumi, supaya kuat,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Januari 2017. Dia mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Ia menyebutkan saat ini 53 persen tanah negara dikuasai oleh rasio 0,0003 penduduk Indonesia. Menurut dia, satu korporasi besar non pribumi bisa menguasai hingga 12-20 juta hektare tanah negara.

Susi menuturkan lemahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah Sumatera dan Kalimantan terjadi akibat dominasi penguasaan lahan oleh pengusaha asing. Dominasi korporasi oleh non pribumi ini dinilai telah memperlebar rasio ketimpangan ekonomi sandang, pangan, dan kehidupan hingga 0,41.

Baca : Menteri Susi Tangkap 122 Kapal Asing, Ditenggelamkan?

Susi menegaskan bahwa affirmative policy harus dilakukan sehingga pemerintah punya keberpihakan. “Bukan kami menganggap non pribumi atau non-Indonesia asli itu bukan bangsa Indonesia, bukan itu. Akan tetapi, melihat situasi dan kondisi saat sekarang, di mana satu persen penduduk menguasai 70 persen ekonomi Indonesia,” kata dia.

Pemerintah akan berpihak kepada pribumi salah satunya dengan mempermudah izin usaha untuk pribumi. Menurut Susi, itu diperlukan agar nelayan Indonesia tidak tertindas oleh aktivitas korporasi-korporasi besar non pribumi. Affirmative policy ini ditujukan untuk membangun bangsa dengan menjaga keseimbangan dan keadilan.

Susi menilai jika tidak diiberlakukan affirmative policy, nelayan tidak bisa mendapat ikan. “Wong di tengah laut (hasil laut) diambilin.” Ia melanjutkan pengetahuan mancing orang Bitung pasti kalah dengan orang Filipina. Apabila mereka tidak dikasih jeda untuk belajar maka tidak akan menang sampai kapan pun. “Di sinilah pemerintah sebagai regulator. Regulating itu termasuk adjusting, adjuster,” ujarnya.

Namun Susi tak menampik, selama ini sekitar 60-70 persen APBN, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dikuasai pemborong non pribumi. Untuk itu, ia mengarahkan jajarannya untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha UMKM pribumi memenangkan proyek.

Dia juga akan menindak tegas jajarannya yang diketahui bersekongkol untuk menguntungkan asing dan lemah komitmennya terhadap affirmative policy.

Susi optimistis apabila jajarannya, semua petugas negara, dan departemen lain berpikir sama, maka dalam 5 tahun ke depan akan banyak pengusaha-pengusaha Indonesia tangguh. Sebab mereka mendapatkan kesempatan untuk mempunyai proyek dari pemerintah.

DANANG FIRMANTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *